foto sapa warga 1Cibinong. KPU Kabupaten Bogor menggelar Talkshow yang bertajuk Sapa Warga dengan tema “Pendaftaran Calon dan Pemilih dalam Pilkada Serentak Tahun 2018” pada tanggal 26 November 2016 di Aula KPU Kabupaten Bogor yang disiarkan secara langsung oleh Radio RRI (Pro 1 93.75 FM, 102 FM, 1242 AM).

Acara Talkshow ini dimulai sejak Pukul 09.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Parpol DPC Kabupaten Bogor, Calon Perseorangan, Ormas Perempuan,dan LSM. Hadir sebagai pembicara selain Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH. KPU Kabupaten Bogor juga menghadirkan Tugiman, SE., MM Anggota KPU Kabupaten Bogor Periode 2008-20013, serta Heroik Mutaqin Pratama, S.IP dari Peneliti Perludem.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH. menjelaskan tentang Tahapan Pilkada Bogor dimulai tahun 2017 bulan Agustus. Pilkada Bogor dilakukan serentak dengan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu pada bulan Juni Tahun 2018. Terkait pencalonan dari jalur perseorangan dukungan berdasarkan jumlah pemilih pada Pemilu terakhir yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan jumlah pemilih 3.318.924. Untuk Kabupaten Bogor karena jumlah penduduk di atas 1 juta yaitu 4.156.010, maka hitungannya jumlah pemilih 3.318.924 x 6.5% = 215.731 dan harus disebar lebih dari 50% jumlah kecamatan di Kabupaten Bogor yaitu 21 kecamatan. KPU akan memverifikasi administrasi dan faktual, administrasi terkait jumlah dan dukungan sesuai atau tidak. Serta dicek KTPnya, karena KTPnya harus KTP elektronik dan yang terdaftar dalam DPT terakhir PILPRES. Untuk calon yang diusung dari partai politik yang bisa berkoalisi hanya partai yang mempunyai kursi di DPRD sebanyak 20% jumlah kursi, minimal harus ada 10 kursi di DPRD untuk mengusung bakal calon.

Di sisi lain Tugiman, SE., MM Anggota KPU Kabupaten Bogor Periode 2008-2013 mengungkapkan 4 penciri Pemilu sukses yaitu yang pertama Penyelenggaraan yang berintegritas mulai dari KPU sampai KPPS, yang kedua Daftar Pemilih yang berkualitas, karena hampir di setiap daerah Daftar Pemilih memiliki masalah, kenapa bermasalah? karena basis yang digunakan berbeda, KEMENDAGRI menggunakan DP4 sementara KPU menggunakan Daftar Pemilih Pemilu sebelumnya. Sekarang yang jadi prioritas yaitu Daftar Pemilih sebelumnya, DP4 digunakan sebagai data pembanding. Kenapa Daftar Pemilih penting? karena Daftar Pemilih ini lah yang akan menentukan terpilih atau tidaknya pasangan calon, boleh tidaknya dukungan untuk pasangan calon, karena untuk mendukung pasangan calon harus terdaftar pada Daftar Pemilih pemilu sebelumnya. Yang ketiga terkait Calon yang berkualitas, semakin banyak calon yang berkualitas, semakin banyak memberikan pilihan bagi masyarakat. Penciri Pemilu Sukses yang terakhir yaitu proses penghitungan dan rekapitulasi yang transparan.sapa warga 3

Sementara itu, Peneliti Perludem yaitu Heroik Mutaqin Pratama, S.IP menyampaikan beberapa hal tujuan dasar yang hendak dicapai dalam Pilkada serentak yaitu efisiensi anggaran, penegasan Sistem Presidensil, dan efektifitas penyelenggaraan Pemilihan. Efisiensi anggaran yang paling pertama muncul ketika pembahasan UU Nomor 1 Tahun 2015 yang sekarang menjadi UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu karena sebagian besar Pilkada itu anggarannya membengkak, karena 50% dari anggaran Pilkada untuk membiayai penyelenggara dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan sampai KPPS, Pilkada serentak hadir untuk menekan laju efisiensi anggaran tersebut karena hanya ada pembayaran satu kali pembayaran saja untuk panitia penyelenggara. Penegasan Sistem Presidensil di Indonesia yang berkaitan dengan efektifitas penyelenggaraan pemilihan, sejauh ini yang kita lihat dari UU Pemerintah Daerah dimana Kepala Daerah terpilih dalam memutuskan PERDA bahkan anggaran APBD harus mendapatkan dukungan mayoritas dari parlemen, karena jika tidak bisa saja parlemen menolak dan berujung pada deadlock, Pilkada serentak ini berusaha membangun koalisi yang baik, dari ketiga tujuan ini kita bisa lihat dari desain Pilkada serentak ini. Paling tidak ada 4 dimensi yang kita lihat dari kerangka UU Nomor 10 tahun 2016, 4 Dimensi tersebut yaitu dimensi aktor berkaitan dengan pemilih, penyelenggara Pemilu, Partai Politik dan Calon Perseorangan, dimensi Sistem Pemilu, dimensi penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan yang terakhir dimensi penegakan hukum.

Dalam kesempatan tersebut pendengar Radio RRI yaitu masyarakat Bogor diundang untuk berinteraksi menyampaikan pertanyaan terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pilkada melalui telepon dan sms. Acara Talkshow ini diakhiri dengan masukan dan saran dari para stakeholder terhadap KPU Kabupaten Bogor untuk perbaikan Pemilu ke depannya. (Mega-Hupmas)sapa warga 2

sentul 1Cibinong. KPU Kabupaten Bogor menggelar Sosialisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 11 Oktober 2016 di Hotel Darmawan Sentul, Babakan Madang. Sosialisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan agar peserta sosialisasi dapat mengetahui perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Partai Politik terbaru serta implementasi berlakunya Undang-Undang tersebut terhadap peran perempuan dalam berpolitik.

Sosialisasi digelar dimulai sejak Pukul 09.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Parpol DPC Kabupaten Bogor, Ormas Perempuan, Ormas Keagamaan dan Akademisi. Dalam sambutannya, Ketua KPU Kabupaten Bogor, H. Haryanto Surbakti, SH, mengimbau agar peserta sosialisasi mengikuti acara ini dengan seksama, karena kegiatan ini penting untuk meningkatkan pemahaman tentang perubahan yang terjadi terhadap Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah sebelumnya berlakunya Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 serta membuka wawasan terhadap perempuan bahwa perempuan pun dapat berpartisipasi sebagai penyelenggara atau dalam partai politik.

Dalam sosialisasi tersebut, hadir sebagai narasumber Ketua KPU RI, Juri Ardiantoro, M.Si.,Ph.D yang memberikan pemaparan tentang tugas, fungsi dan peran KPU dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak. Narasumber lainnya yaitu, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih, S.Ag.,S.Pd.,MM dan Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik, LIPI, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA.

Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Nina Yuningsih, S.Ag.,S.Pd.,MM menjelaskan tentang sosialisasi peraturan Pemilihan Kepala Daerah terkait hak politik perempuan.”Sama halnya dengan seorang pria, seorang perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan, hak-hak perempuan yang diakui sedangkan Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik, LIPI, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA memaparkan tentang peran politik perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam pemaparannya Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA menyampaikan secara umum tingkat keterwakilan perempuan cukup menggembirakan, karena adanya kesadaran politik perempuan untuk masuk ke politik demi melakukan perubahan kedudukan perempuan di dunia publik. Acara sosialisasi diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada para peserta Sosialisasi Peraturan Pemilihan Kepala Daerah. (Mega-Hupmas)sentul 9sentul 3sentul 4

legal drafting 5Cibinong, KPU Kabupaten Bogor menggelar kegiatan bimbingan teknis penyusunan produk hukum (Legal Drafting) dan bimbingan teknis penyusunan pedoman teknis pemilukada Tahun 2018 pada tanggal 8-10 November 2016, yang bertempat di Hotel Patra Jasa, Anyer Provinsi Banten. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan, wawasan serta dapat menghasilkan pemahaman yang sama terkait penafsiran dari materi ataupun substansi peraturan perundang-undangan, yang dimulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2018 di Kabupaten Bogor.

 

Hadir dalam acara tersebut seorang Narasumber dari KPU RI yakni Ibu Livirta Adhesia, S.Sos yang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, kegiatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari ini sangat menarik antusias para peserta, terbukti dari jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yang terdiri dari ketua dan 4 (empat) orang anggota (komisioner) serta 17 (tiga belas) orang dari sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

 

Dalam kegiatan bimtek ini narasumber juga menjelaskan mengenai jenis dan sifat dari produk hukum itu sendiri yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur (regeling) dan yang bersifat keputusan / penetapan (beschikking), peraturan perundang-undangan de definisikan peraturan tertulis yang bentuk oleh lembaga Negara /pejabat yang berwenang dan mengikut secara umum. Sementara keputusan/penetapan/ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan / pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata hal ini sebagai langkah awal persiapan menghadapi pilkada seretak tahun 2018 agar produk hukum yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Acara ini diakhiri dengan melakukan review beberapa surat keputusan yang telah diterbitkan oleh KPU Kabupaten Bogor. (Septian)LEGAL DRAFTING 3legal drafting 6